Hadir dalam pelantikan itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP REI Pusat, Paulus Totok yang juga calon kuat Ketua Umum DPP REI Pusat periode 2019–2022, dan 76 Anggota DPD REI Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Wakil Ketua DPP REI Pusat, Joko Slamet Utomo saat menutup Musda VIII DPD REI NTT itu meminta seluruh Anggota REI NTT untuk mendukung kepemimpinan Bobby Pitoby tiga tahun mendatang.
Hal-hal yang kurang sebelumnya, menurut Utomo, perlu diperbaiki demi kebaikan Anggota REI NTT khususnya, dan masyarakat NTT pada umumnya. Mengakhiri sambutannya, Utomo mengucapkan, selamat bekerja bagi pengurus DPD REI NTT yang baru terpilih dengan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan menjunjung tinggi kejujuran, sehingga hasil karya REI NTT benar-benar bermanfaat bagi masyarakat NTT ke depan.
Ketua DPD REI NTT Terpilih, Bobby Thinung Pitoby kepada wartawan setelah pelantikan di Hotel Aston Kupang meminta dukungan 76 Anggota REI NTT untuk sama-sama berjuang meningkatkan kuota jumlah rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di NTT tiga tahun ke depan.
Selama tiga tahun kepemimpinannya, sejak 2016—2019 sudah 10.000-an unit rumah yang dibangun DPD REI NTT, terbanyak di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang dengan persentase 80 persen.
“Tiga tahun ke depan, 2019-2022, kita targetkan 15.000-an unit rumah akan dibangun di 22 kabupaten/kota di NTT dari 90.538 unit rumah yang dibutuhkan di NTT. Kami punya cita-cita merumahkan semua masyarakat,” kata Pitoby.
Dalam visi-misinya tiga tahun ke depan, bagi MBR yang mau membeli rumah bersubsidi harus dibebaskan dari Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHATB). BPHATB yang berlaku saat ini, menurut dia, sangat membebankan MBR yang mau membeli rumah bersubsidi.
Selain membayar komponen-komponen uang muka, ada beberapa komponen lain yang harus dikumpulkan oleh masyarakat untuk memiliki suatu rumah. Selain uang muka, ada biaya proses di bank sebesar Rp 3 juta-an.
“Tetapi, biaya yang paling besar adalah BPHATB yang sangat memberatkan masyarakat. Oleh sebab itu, kita akan terus berupaya supaya BPHATB ini dihilangkan di semua kabupaten/kota di NTT. Itu yang menjadi visi-misi saya dalam kepemimpinan 3 tahun ke depan,”tukasnya.
Ia optimis, jika BPHATB ini dihilangkan maka akses bagi MBR untuk membeli rumah bersubsidi akan semakin meningkat. Bobby juga targetkan, 4 kabupaten yang belum memiliki Anggota REI, seperti Lembata, Alor, Nagekeo, dan Malaka mulai tahun depan sudah terisi, sehingga 22 kabupaten/kota di NTT bisa terlayani.
Kata Bobby, di NTT penjualan rumah komersial hanya berkisar 6–8 persen saja, dan lebih banyak rumah menjual rumah bersubsidi atau berkisar antara 92-95 persen. Dicontohkannya, dari 3.500 unit rumah yang dibangun DPD REI Tahun 2019, sekitar 2.700 unit rumah bersubsidi untuk MBR dan semuanya sudah laku terjual.
Sisanya, lanjut dia, sudah user atau pembelinya, tinggal menunggu penambahan kuota dari pemerintah pusat (Pempus) untuk jatah MBR. Dalam Musda VIII DPD REI Tahun 2019 ini, ia juga mengundang 5 Ketua DPD REI lainnya di Indonesia, yakni Ketua DPD REI DKI Jakarta, Ketua DPD REI Jawa Barat, Ketua DPD REI Jawa Timur, Ketua DPD REI Kalimantan Tengah, dan Ketua DPD REI Kalimantan Selatan.
Menurut Bobby, kelima Ketua DPD REI itu diundang untuk melihat langsung situasi di NTT, sehingga bisa memperjuang secara bersama-sama ke pemerintah pusat yang bermuara pada peningkatan kuota rumah bersubsidi di NTT tahun depan. (HM)
Hello, my name is Jack Sparrow. I'm a 50 year old self-employed Pirate from the Caribbean.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar